permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hubungi kami melalui Facebook fb. permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

6 Tahun 2014; UU No. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. Permendagri No. Mas bisa lihat pada Permendagri 67 Tahun 2017 pasal 6, 7 dan juga 10A yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Adapun RT atau dalam hal ini apa saja tugas ketua RT adalah:[1]Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . View Details Silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 melalui link di bawah ini: Download PDF. Pengangkatan. 25 Kali Peraturan BUpati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; kedudukan perangkat desa; mekanisme penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Aturan yang dipakai Kabupaten Badung tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat banjar yang 4Dodi Supandi“Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang. Print. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Permendagri No. 2. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhenti. Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 9. perubahan status Desa dan Desa Adat. Berdasarkan data pada simpel. a. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2016. 17 Tahun 2015; Permendagri No. Roberto Silalahi. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Semua itu ada aturannya, dari regulasi UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup, sudah mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa. Yang mana didalamnya memuat daftar permendagri tentang Desa berdasarkan tahun penetapan atau pengundangannya. KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 14 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. Data Ketiga PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015. Peraturan Daerah. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan. DOWNLOAD DISINI Berbagi Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Contoh lainnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Perda Indragiri 4/2015”). ABSTRAK: a. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri No 82 Tahun 2015 adalah dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 1999: Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa: 06-09-1999: 06-09-1999: 56 Tahun: 7: Perda No. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. MENTERI DALAM NEGERI. Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa. Terara, Kab. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017. 23 Tahun 2014 5. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. XIII/2015, bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun. PERMENDAGRI No. Download (DOC, 104KB) Permendagri. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhenti. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan perubahan pada: Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, dan pasal 32; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018. 83 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pejabat Pengundangan. 6. Badan Permusyawaratan Desa. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA - Kemendagri. 67 Tahun 2017 principle. Berdasarkan pengangkatan dan pemberhentian yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perangkat desa pun merupakan pegawai pemerintah berdasarkan kontrak yang kategorinya lebih dekat. 502 Kali dibaca. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 12 Permendagri No 82 Th 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017; 8. share on FB; Tweet; Komentar atas PERMENDAGRI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga. Perda No 2 Tahun 2016. Peraturan Perundang-undangan. Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat umum dan khusus. Dasar hukum pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Semoga informasi ini bermanfaat. Undang-Undang Nomor 39. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,perangkat desa diangkat dari warga desa yang. Berikut ini adalah kumpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa terbaru--> SEARCH FASTER; PESAN FILE;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. Hubungan Antar Peraturan. 65 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. U. (Permendagri 67/2017). 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 7. 83 Tahun 2015 8. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang. 2017 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Doc. 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14,. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. U. PERMENDAGRI NO. 67 tahun 2017 atas perubahan dari Permendagri no. PERMENDAGRI NO. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 1. Approve. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Daerah. Permendagri No. Diundangkan Tanggal. 05-2017 ttg SOTK Pemerintahan Desa Semanu. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah. Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Konsiderans Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang. December 26, 2019 admin Comments (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa tidak boleh sembarangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu. Permendagri Nomor 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Permendagri Nomor 84/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Permendagri Nomor 67/2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Download Salinan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa PDF dan Doc;. Download Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 6 Tahun 2003; UU No. 67 tahun 2017 tentang perubahan permen sebelumnya. 3 Tahun 2003 3. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);. PERMENDAGRI NO. 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. channel Abdi. Judul. . 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Permendagri: 86: 2017:Ironi Pelayanan Desa dan Kerentanan Perangkat Desa. Demikian ulasan mengenai Permendagri No 72 Tahun 2019 dan Lampiran. Semua ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang selama ini ada dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat. Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa; d. Tahun. Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. 83 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 2016. permendagri 46 2016. dalam PERDA ini diatur mengenai pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa. id. Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer Juragan Desa. 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. Dengan Dasar Rekomendasi Camat itulah. Dalam Negeri Nomor 83. Menarik ketika sejumlah Kepala desa datang dari berbagai daerah meninggalkan tugas turun ke Gedung Senayan untuk menyuarakan kepentingannya terkait tuntutan memperpanjang masa jabatan dari 6. 3 Tahun 2003 3. 67 TH 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESAPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”) juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP 43/2014 sebagaimana telah diubah. 83 Tahun 2015 Pasal 13 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Permendagri No. Saya sudah menjadi perangkat yaitu sekdes di desa Wawo kecamatan Wawo kabupaten Kolaka Utara provinsi Sulawesi tenggara sudah enam tahun dan sudah memegang SK penyesuaian masa jabatan perangkat desa sebagai akibat dari Permendagri no. ABSTRAK: Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,. Email. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pemberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017 Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum berlaku. COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara resmi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2015. Semoga Tulisan tentang Dasar Hukum Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa bermanfaat. 43 Tahun 2014 6. Namun, masih banyak kepala desa yang memberikan Surat Keputusan Pengangkatan (SK) dengan masa berlaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Urusan;CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016. Dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 Permendagri No. Permendagri No 66 Tahun 2017 tentang perubahan. Karena regulasi mengenai hal itu sebelumnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No. Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengatur tata cara penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa; b. 67 Tahun 2017 principle intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. Dalam Pasal 42 Perda Indragiri 4/2015 disebutkan bahwa masa jabatan perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Oerganisasi Tata Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 67 tahun 2017 atas perubahan dari Permendagri no. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) TENTANG DESA . Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. 83 Tahun 2015 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Sebenarnya semua itu sudah terjawab secara tuntas dalam Permendagri 83 tahun 2015 yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Buku. 23 Tahun 2014; PP No. Permendagri No 66 Tahun 2017 adalah aturan yang mengubah tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun. Reject. Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan; b. Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan sistematika sebagai berikut: I. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. 33 Kali Musyawarah Desa, Pembahasan dan Penetapan RPJMDesa. 43 Tahun 2014 6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. UU No. Pejabat Pengundangan. Pemberhentian Perangkat Desa; e. Ratna menjelaskan, perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut: Pasal 1 1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;Judul. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur.